Rukun Keluarga Pegunungan Tengah berharap pemerintah lanjutkan otsus

Para kepala suku yang tergabung dalam Rukun Keluarga Pegunungan Tengah, di Kabupaten Keerom, Papua. (ANTARA News Papua/HO-Dokumen RKPT)

 Jayapura (Portal NTB) - Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom, Papua yang terdiri

dari 13 kepala suku, mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan kebijakan otonomi khusus (otsus) jilid

kedua.

Ketua Rukun Keluarga Pegunungan Tengah Kabupaten Keerom Simon Kossay dalam siaran persnya, di

Jayapura, Minggu, mengatakan aspirasi tentang otsus sangat penting untuk disampaikan kepada pemerintah

pusat, provinsi dan daerah, agar ke depannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih bermanfaat dan tepat

sasaran untuk orang asli Papua (OAP).

"Kami mohon agar aspirasi yang disampaikan bisa didengar karena rakyat yang paling kecil di pedalaman

butuh pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya, di mana juga mengapresiasi sikap dari Presiden

Jokowi yang selalu mengunjungi Papua, tapi juga sangat diharapkan agar warga kami yang berada di

pedalaman, daerah terpencil diperhatikan," katanya.

Menurut Simon, rakyat kecil di pedalaman dan kampung-kampung membutuhkan perumahan, geliat ekonomi,

pendidikan dan kesehatan, karena otsus yang selama 21 tahun berjalan belum seluruhnya menyentuh

kesejahteraan OAP.

Senada dengan Simon Kossay, Sekretaris RKPT Vincentius Himan mengatakan pihaknya mengapresiasi

kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat dan daerah yang telah melayani OAP selama 21 tahun, di mana

banyak hal dengan nilai positif sudah terjawab kurang lebih 50 persen sesuai dengan harapan OAP dan itu

benar-benar dilihat serta dirasakan masyarakatnya.

"Kami berharap jika otsus dilanjutkan, maka hak politik OAP dikembalikan, memperhatikan secara utuh dan

konsekuen terhadap anak OAP yang mengikuti tes Akpol dan Secapa walaupun tidak terlepas dari penilaian

tim menyangkut integritas kepribadian calon, juga sangat perlu keterbukaan di mata publik untuk OAP dalam

segala hal, lebih khusus bantuan dana otsus di daerah terpencil," katanya.

Dia menjelaskan demi menjaga transparansi dan keterbukaan segala bantuan dari pemerintah pusat untuk

OAP, sangat perlu mengangkat dari unsur kepala suku, tokoh adat, masyarakat, perempuan, agama dan

ondoafi untuk ikut mengawasi, sehingga tidak terjadi saling menipu dan berdusta.

"Otsus jilid dua atau lanjutannya merupakan tuntutan OAP demi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan

kesejahteraan di Papua, sehingga diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar profesional dan

transparan dalam mengelola penggunaan dana otsus serta tidak melakukan KKN dalam penentuan sasaran

penerima dana, gunakan dana sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak Papua asli," ujarnya.

Dia menambahkan, masyarakatnya juga mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program otsus, agar

masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran yang tepat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang

tertentu.

Kossay, Kepala Suku Mee Piet Giay, Kepala Suku Mamteng Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo Markus

Asso, Sekretaris 2 Wim Mabel, Kepala Suku Wokwana Thomas Wenda, Kepala Suku Dogiay Angel Makai,

Kepala Suku Yalimo Tinus Balongga, Kepala Suku Puncak Benyamin Kogoya, Kepala Suku Tolikara Palike

Enembe, Wakil Ketua RKPT Kabupaten Keerom Riantus Wenda, Wakil Kepala Suku Tolikara Markus Enembe, dan Sekretaris RKPT Kabupaten Keerom Vincent Himan.