Rukun Keluarga Pegunungan Tengah berharap pemerintah lanjutkan otsus
dari 13 kepala
suku, mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan kebijakan otonomi khusus
(otsus) jilid
kedua.
Ketua Rukun
Keluarga Pegunungan Tengah Kabupaten Keerom Simon Kossay dalam siaran persnya,
di
Jayapura,
Minggu, mengatakan aspirasi tentang otsus sangat penting untuk disampaikan
kepada pemerintah
pusat, provinsi
dan daerah, agar ke depannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih
bermanfaat dan tepat
sasaran untuk
orang asli Papua (OAP).
"Kami mohon
agar aspirasi yang disampaikan bisa didengar karena rakyat yang paling kecil di
pedalaman
butuh
pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya, di mana juga mengapresiasi
sikap dari Presiden
Jokowi yang
selalu mengunjungi Papua, tapi juga sangat diharapkan agar warga kami yang
berada di
pedalaman,
daerah terpencil diperhatikan," katanya.
Menurut Simon,
rakyat kecil di pedalaman dan kampung-kampung membutuhkan perumahan, geliat
ekonomi,
pendidikan dan
kesehatan, karena otsus yang selama 21 tahun berjalan belum seluruhnya
menyentuh
kesejahteraan
OAP.
Senada dengan
Simon Kossay, Sekretaris RKPT Vincentius Himan mengatakan pihaknya
mengapresiasi
kebijakan yang
diberikan dari pemerintah pusat dan daerah yang telah melayani OAP selama 21
tahun, di mana
banyak hal
dengan nilai positif sudah terjawab kurang lebih 50 persen sesuai dengan
harapan OAP dan itu
benar-benar
dilihat serta dirasakan masyarakatnya.
"Kami
berharap jika otsus dilanjutkan, maka hak politik OAP dikembalikan,
memperhatikan secara utuh dan
konsekuen
terhadap anak OAP yang mengikuti tes Akpol dan Secapa walaupun tidak terlepas
dari penilaian
tim menyangkut
integritas kepribadian calon, juga sangat perlu keterbukaan di mata publik
untuk OAP dalam
segala hal,
lebih khusus bantuan dana otsus di daerah terpencil," katanya.
Dia menjelaskan
demi menjaga transparansi dan keterbukaan segala bantuan dari pemerintah pusat
untuk
OAP, sangat
perlu mengangkat dari unsur kepala suku, tokoh adat, masyarakat, perempuan,
agama dan
ondoafi untuk
ikut mengawasi, sehingga tidak terjadi saling menipu dan berdusta.
"Otsus
jilid dua atau lanjutannya merupakan tuntutan OAP demi meningkatkan pembangunan
infrastruktur dan
kesejahteraan di
Papua, sehingga diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar
profesional dan
transparan dalam
mengelola penggunaan dana otsus serta tidak melakukan KKN dalam penentuan
sasaran
penerima dana,
gunakan dana sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak Papua asli," ujarnya.
Dia menambahkan,
masyarakatnya juga mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program otsus,
agar
masyarakat
merasa lega dan mengetahui bersama sasaran yang tepat, tidak hanya dirasakan
oleh orang-orang
tertentu.
Kossay, Kepala
Suku Mee Piet Giay, Kepala Suku Mamteng Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo
Markus
Asso, Sekretaris
2 Wim Mabel, Kepala Suku Wokwana Thomas Wenda, Kepala Suku Dogiay Angel Makai,
Kepala Suku
Yalimo Tinus Balongga, Kepala Suku Puncak Benyamin Kogoya, Kepala Suku Tolikara
Palike
Tulis Komentar