Pemprov NTB Terapkan SPBE untuk Optimalisasi Anggaran

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengurangi alokasi anggaran dipembelian alat tulis kantor (ATK)

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim mengatakan, bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan penguatan terhadap penerapan SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Nursalim mengatakan saat ini nilai reformasi birokrasi NTB berada di angka 69,5 atau setara dengan nilai B, sehingga pada tahun 2024 ini, Pemprov NTB menargetkan nilai BB atau setara 70.

"Harapannya dengan penerapan SPBE ini mengurangi penggunaan ATK dan biaya pengiriman surat menyurat itu berkurang," kata Nursalim, Selasa (23/1/2024).

Dengan penggunaan SPBE ini juga kata Nursalim, tidak hanya anggaran pembelian ATK yang berkurang, namun mengurangi sampah-sampah kertas lainnya.

Nursalim belum memastikan berapa persentase pengurangan pembelian ATK dan biaya lainnya, dari penerapan SPBE tersebut.

Selain SPBE sebagai indikator penilaian reformasi birokrasi, Nursalim juga menjelaskan beberapa aspek lain seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mengentaskan semua persoalan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB saling berkoordinasi. Sehingga harapannya semua persoalan tersebut bisa terselesaikan.

"Nilai kemiskinan kita sinkronkan programnya, OPD mana yang ada pengentasan kemiskinan, kita sinkronkan sehingga betul-betul mengerucut," kata Nursalim.