Netralitas Penyelenggara Kunci Sukses Pilkada Serentak di NTB

 

Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara resmi diluncurkan KPU NTB pada Jumat malam (10/5).

 

Wakil Ketua I DPRD NTB H Muzihir mengingatkan bahwa segala permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres) pada Februari lalu, harus menjadi catatan penting bagi semua pihak.

 

”Kita bersama-sama mengharapkan di Pilkada November nanti, terlaksana dalam situasi yang damai dan kondusif, dan mari semuanya kita sama-sama menyukseskan itu,” jelasnya.

 

KPU NTB sebagai wasit yang melaksanakan pesta demokrasi ini, harus bekerja sesuai regulasi, bersikap dan bertindak tegas.

 

Bila berkaca dari situasi Pileg dan Pilpres lalu, ada sejumlah persoalan krusial yang harus menjadi atensi pemerintah daerah (pemda), pihak keamanan dan penyelenggara Pemilu.

 

Seperti perusakan tempat pemungutan suara (TPS) dan pembakaran logistik pemilu, minimnya pengetahuan dan informasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang pindah pemilih sehingga terjadi pemungutan suara ulang di beberapa lokasi TPS, hingga mobilisasi pemilih untuk memilih calon tertentu.

 

Ditambah lagi, ia meminta KPU NTB untuk berani memberikan sanksi kepada perangkatnya.

 

Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga KPPS, yang terbukti terlibat dalam kecurangan pesta demokrasi.

 

Ketua DPW PPP NTB ini mengungkapkan, kecurangan pemilu bisa saja terjadi jika panwaslu tidak menjunjung tinggi netralitas.

 

Ada temuan, panwaslu merangkap sebagai tim sukses salah satu caleg, partai politik atau nanti pada pasangan calon kepala daerah tertentu.

 

”Kadang-kadang mereka yang di bawah ini banyak bermain, padahal harus berintegritas dan netral,” kata dia.

 

Di samping itu, dirinya juga meminta pihak keamanan untuk kembali memetakan wilayah rawan konflik Pilkada di Bumi Gora.

 

Sama halnya dengan Pileg, gesekan sosial juga cukup tinggi untuk terjadi jelang, saat dan pasca berlangsungnya Pilkada serentak.

 

”Kita tidak mau hiruk pikuk yang terjadi di Pileg terulang di Pilkada, karena ini sama-sama baru kita lakukan serentak,” pungkasnya.

 

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi berharap antusiasme masyarakat menyambut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 27 November 2024 tetap bisa menjaga keamanan, persaudaraan dan dalam suasana riang gembira.

 

”Kita mengawal bersama tahapan Pilkada. Mudah mudahan terselenggara dengan aman, lancar, penuh persaudaraan dan riang gembira,” jelasnya.

 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas suksesnya penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024.

 

Walaupun ada kekurangan penyelenggaraan selama proses pesta demokrasi, agar bisa menjadi catatan dan segera dilakukan penataan atau perbaikan, agar tidak terjadi hal serupa di Pilkada mendatang.

 

”Bila di sana sini ada kekurangan, tentu kita akan sempurnakan di masa yang akan datang, wabil khusus pada saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tandasnya.