PKL di Pulau Sumbawa Diberi Ruang Aspirasi Jelang Pilgub NTB 2024

 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pulau Sumbawa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi jelang Pilgub 2024 melalui Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menggandeng Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengatakan kegiatan itu dilakukan melalui roadshow yang digelar mulai Senin (24/6/2024) hingga Rabu (26/6/2024).

Dia menilai PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat yang kerapdiabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik.

"Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60 persen dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97 persen lapangan kerja.

PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat.

Pada saat yang sama, kata Didu, aktivitas ekonomi PKL mendorong pertumbuhan di sektor lain, seperti transportasi dan manufaktur kecil, yang menguntungkan ekonomi daerah secara keseluruhan.

PKL beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan terutama yang terkait dengan penggunaan ruang.

Maka tak heran jika PKL kerap mengalami pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.

”Dengan mendengar kebutuhan dan suara mereka, pemerintah kita harapkan tidak menerapkan kebijakan yang keliru pada PKL yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial,” kata Didu.

Seluruh isu strategis mengenai PKL akan dihimpun sebagai bekal Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih dari Pilkada 2024 dalam menyusun kebijakan.

PKL juga kata Didu, memiliki peran sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat karena menjadi pusat interaksi sosial bagi berbagai komunitas.

Dalam konteks politik pun PKL adalah bagian dari kelompok pemilih yang signifikan.

”Dengan jumlah mereka yang besar, PKL memiliki kekuatan suara kolektif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah karena memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi politik,” tandas Didu.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB Abdul Majid mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus di kabupaten/kota.

Dia menyebut ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik sehingga diperlukan ruang aspirasi bagi mereka.

Tujuannya adalah PKL dapat memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman.

Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, seperti pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

”Mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid.