Ini Penjelasan Tujuan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan akan mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan berusaha. Hal ini juga akan membuka kesempatan munculnya pengusaha-pengusaha baru yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja.

Pemerintah menggagas harmonisasi dan simplifikasi regulasi, perizinan, untuk mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. Langkah tersebut, salah satunya tertuang dalam omnibus law, RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja teridentifikasi dalam 79 Undang-Undang dan 1.203 pasal yang disederhanakan.

“Dengan ini akan lebih simple dan diharapkan pembahasannya tidak memakan waktu lama,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Mengenai sumber daya manusia, Airlangga menyampaikan, pemerintah akan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan program prakerja. Program ini akan diluncurkan pada April 2020, dengan target peserta sebanyak 2 juta.

“Masyarakat dapat mengikuti kursus atau pelatihan dimana pun, biayanya dari 3 juta sampai 7 juta, lebih pun bisa,” kata dia.

“Ini khusus bagi karyawan yang perusahaannya bangkrut atau ter-PHK (bukan karena tindak kriminal) dan aktif membayar BPJS ketenagakerjaan,” ucap dia.

Sementara itu, kata Airlangga, khusus kepada perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang sudah mempunyai banyak tenaga kerja perlu memberikan bonus kepada karyawan.

“0 sampai 5 tahun diberikan 1 bulan gaji, kemudian ada yang 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, sampai yang sudah kerja 20 tahun misalnya bisa mendapatkan 5 bulan gaji,” kata Airlangga.

Tidak hanya pada skala perusahaan besar, pemerintah juga memberikan keberpihakannya kepada pengusaha kecil dan menengah. Perusahaan dengan modal kurang dari 10 miliar hanya cukup melakukan pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha.

“Tidak perlu urus izin macam-macam, sudah boleh berusaha,” ujar dia.
Selain itu, keberpihakan pemerintah juga salah satunya muncul dalam peningkatan pembiayaan KUR Mikro. “Selama ini yang menerima KUR Mikro jumlahnya baru 6 juta, ini akan ditingkatkan menjadi 10 juta di tahun 2020, serta jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 30 juta di tahun 2024,” kata dia.

Untuk itu, Pemerintah tengah mengajukan 2 RUU kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang disusun dengan metode Omnibus Law. RUU Cipta Kerja mencakup 11 klaster sementara Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar.

Khusus untuk Omnibus Law Cipta Kerja telah teridentifikasi 79 UU dan 1.203 pasal yang disederhanakan. “Dengan ini akan lebih simple dan diharapkan pembahasannya tidak memakan waktu lama,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya (12/02).

Kaitannya dengan SDM, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan program prakerja. Program ini akan diluncurkan pada April 2020, dengan target peserta sebanyak 2 juta. “Masyarakat dapat mengikuti kursus atau pelatihan dimana pun, biayanya dari 3 juta sampai 7 juta, lebih pun bisa,” imbuhnya.

Demi menurunkan tingkat pengangguran, Pemerintah juga akan mendorong program place and train. “Pemerintah akan bertanya kepada perusahaan, SDM seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian, Pemerintah yang akan membiayai pelatihannya,” tutur Menko Airlangga.

Terkait ketenagakerjaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Airlangga menuturkan manfaat-manfaat yang didapat dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam program ini, Pemerintah akan memberikan pelatihan, memberi uang saku selama 6 bulan serta job placement. “Ini khusus bagi karyawan yang perusahaannya bangkrut atau ter-PHK (bukan karena tindak kriminal) dan aktif membayar BPJS ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Sweetener juga akan diberikan khusus kepada perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang sudah mempunyai banyak tenaga kerja. “0 sampai 5 tahun diberikan 1 bulan gaji, kemudian ada yang 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, sampai yang sudah kerja 20 tahun misalnya bisa mendapatkan 5 bulan gaji,” tutur Airlangga.

Tidak hanya pada skala perusahaan besar, Pemerintah juga memberikan keberpihakannya kepada pengusaha kecil dan menengah. Perusahaan dengan modal kurang dari 10 miliar hanya cukup melakukan pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. “Tidak perlu urus izin macam-macam, sudah boleh berusaha,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, keberpihakan Pemerintah juga salah satunya ditunjukkan dengan program PT sendirian dan peningkatan pembiayaan KUR Mikro. “Selama ini yang menerima KUR Mikro jumlahnya baru 6 juta, ini akan ditingkatkan menjadi 10 juta di tahun 2020, serta jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 30 juta di tahun 2024,” tutur Airlangga.

Di bidang penelitian, kini Pemerintah juga dapat menggandeng swasta. Apabila suatu lembaga penelitian melakukan penelitian yang dapat diterapkan di kalangan industri, kemudian industri tersebut bersedia membiayai, maka perusahaan tersebut berhak menerima potongan perpajakan. Hal ini karena Pemerintah telah mengeluarkan super deduction tax yang besarnya mencapai 300 persen.

Di akhir pidato kuncinya, Airlangga berharap bahwa Ubaya dapat menjadi garda pertama untuk sosialisasi RUU Cipta Kerja. Keberadaan UU ini nantinya akan dirasakan dampaknya di atas 5 tahun. “Omnibus Law Ciptaker ini bukan untuk kami, tapi untuk adik-adik mahasiswa,” tuturnya.

Dalam acara ini Menko Perekonomian juga diberi kesempatan untuk meresmikan 5 program dan 1 program studi baru dengan menggunakan teknologi Virtual Reality (VR). Program tersebut antara lain Data Science and Artificial Intelligence, Game Development, Biomedical Electronics, Mechanical and Manufacturing Engineering, Information Management, dan Network and Cyber Security. “Kami berusaha menjawab kebutuhan yang kekinian,” tutur Benny Lianto selaku Rektor Ubaya.

Sumber