Pembangunan IKN Nusantara Terus Berlanjut, Pemerintah Perbaiki Lahan Hijau
Intensitas akan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai saat ini semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut memang dipercepat oleh Presiden Jokowi supaya bisa memenuhi target pemindahan ibu kota pada tahun 2024 mendatang. Bukan hanya itu, namun pemerintah juga terus melakukan perbaikan lahan hijau untuk meningkatkan kejayaan hutan tropis Indonesia.
Termaktub dalam rencana induk sebagai lampiran Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat sebanyak 5 klaster yang akan diprioritaskan untuk segera pindah dari DKI Jakarta menuju ke IKN. Klaster pertama adalah pemerintahan ang rencananya akan dimulai pemindahannya pada tahun 2024 mendatang. Pada klaster pertama ini, di dalamya termasuk Presiden dan Wakil Presiden, hingga lembaga tinggi negara lainnya termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 9DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bukan hanya itu, namun terdapat beberapa kementerian yang rencananya juga akanikut berpindah pada saat-saat pertama dan menjadi klaster pertama, yakni diantaranta adalah Kementerian Koordinator, yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Maritim dan Investasi (Marves). Termasuk pula di dalamnya akan menyertai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan juga Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Saat ini, memang intensitas dari pembangunan di wilayah IKN Nusantara terus mengalami peningakatan. Bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja, melainkan Pemerintah RI juga terus melakukan berbagai macam perbaikan akan kondisi lahan hijau di sekitar wilayah IKN Nuantara.
Termasuk beberapa diantara upaya melakukan perbaikan akan kondisi lahan hjau, yakni pematangan lahan, pembangunan akses logistik, intake air minum hingga persemaian poon yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis di Indonesia.
Kemudian untuk pembangunan secara fisiknya, intensitas tinggi terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memang direncanakan akan menjadi fokus tahapan pertama dalam pembangunan IKN Nusantara. Sebagai informasi, area KIPP tersebut memiliki luas hingga sekitar 900 hektare, yang mana di dalamnya akan dibangun klaster pertama beserta banyak bangunan penting lainnya.
Beberapa bangunan penting dalam area KIPP yang menunjukkan bagaimana peningkatan intensitas pembangunan IKN Nusantara adalah akan segera dibangun berbagai plaza, fasilitas TNI-Polri, perumahan, apartemen hingga fasilitas esensial penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, namun akan dibangun tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau serta ramah lingkungan di Kalimantan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menyatakan bahwa IKN Nusantara memiliki luas pengembangan bahkan hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Pasalnya luas kawasan IKN sendiri mencapai hingga 56 ribu hektare dengan luas total pengembangan sebesar 256 ribu hektare.
Bambang juga menegaskan bahwa sekitar 65 persen dari sebanyak 265 ribu hektare itu akan dibiarkan sebagai hutan tropis, sehingga dengan kata lain, hanya sekitar 25 persen saja dari total area yang akan dilakukan pembangunan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan keinginan pemerintah untuk kembali meningkatkan kejayaan hutan topis di Tanah Air.
Dengan upaya tersebut, maka IKN Nusantara memiliki potensi yang tinggi sebagai carbon netral city lantaran hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yag sangat besar dari segala aktivitas perkotaan yang dilakukan. Maka dari itu, menurutnya IKN Nusantara memiliki branding yang sangat kuat sebagai sustainable forest city.
Termaktub dalam rencana induk sebagai lampiran Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat sebanyak 5 klaster yang akan diprioritaskan untuk segera pindah dari DKI Jakarta menuju ke IKN. Klaster pertama adalah pemerintahan ang rencananya akan dimulai pemindahannya pada tahun 2024 mendatang. Pada klaster pertama ini, di dalamya termasuk Presiden dan Wakil Presiden, hingga lembaga tinggi negara lainnya termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 9DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bukan hanya itu, namun terdapat beberapa kementerian yang rencananya juga akanikut berpindah pada saat-saat pertama dan menjadi klaster pertama, yakni diantaranta adalah Kementerian Koordinator, yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Maritim dan Investasi (Marves). Termasuk pula di dalamnya akan menyertai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan juga Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Saat ini, memang intensitas dari pembangunan di wilayah IKN Nusantara terus mengalami peningakatan. Bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja, melainkan Pemerintah RI juga terus melakukan berbagai macam perbaikan akan kondisi lahan hijau di sekitar wilayah IKN Nuantara.
Termasuk beberapa diantara upaya melakukan perbaikan akan kondisi lahan hjau, yakni pematangan lahan, pembangunan akses logistik, intake air minum hingga persemaian poon yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis di Indonesia.
Kemudian untuk pembangunan secara fisiknya, intensitas tinggi terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memang direncanakan akan menjadi fokus tahapan pertama dalam pembangunan IKN Nusantara. Sebagai informasi, area KIPP tersebut memiliki luas hingga sekitar 900 hektare, yang mana di dalamnya akan dibangun klaster pertama beserta banyak bangunan penting lainnya.
Beberapa bangunan penting dalam area KIPP yang menunjukkan bagaimana peningkatan intensitas pembangunan IKN Nusantara adalah akan segera dibangun berbagai plaza, fasilitas TNI-Polri, perumahan, apartemen hingga fasilitas esensial penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, namun akan dibangun tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau serta ramah lingkungan di Kalimantan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menyatakan bahwa IKN Nusantara memiliki luas pengembangan bahkan hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Pasalnya luas kawasan IKN sendiri mencapai hingga 56 ribu hektare dengan luas total pengembangan sebesar 256 ribu hektare.
Bambang juga menegaskan bahwa sekitar 65 persen dari sebanyak 265 ribu hektare itu akan dibiarkan sebagai hutan tropis, sehingga dengan kata lain, hanya sekitar 25 persen saja dari total area yang akan dilakukan pembangunan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan keinginan pemerintah untuk kembali meningkatkan kejayaan hutan topis di Tanah Air.
Dengan upaya tersebut, maka IKN Nusantara memiliki potensi yang tinggi sebagai carbon netral city lantaran hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yag sangat besar dari segala aktivitas perkotaan yang dilakukan. Maka dari itu, menurutnya IKN Nusantara memiliki branding yang sangat kuat sebagai sustainable forest city.
Tulis Komentar