Mahfud MD Jelaskan Perbedaan Penanganan Papua

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. MI/Susanto

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah pendekatan kesejahteraan intensif dialog dengan masyarakat untuk penanganan di Papua. Langkah itu diambil untuk mengubah operasi tempur menjadi kesejahteraan sosial.

"Apa kebaruannya? Satu, kita akan mengutamakan pendekatan kesejahteraan melalui operasi teritorial, jadi tidak operasi tempur," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Baru di Era Jokowi Pengemplang BLBI Tak Berkutik', Minggu, 26 Desember 2021.

Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin kebijakan baru itu. Ma'ruf dijamin bisa mengubah Papua menjadi lebih baik.

Pendekatan kesejahteraan ini dilakukan karena tidak semua wilayah Papua dihuni pemberontak. Masyarakat yang menolak pemberontak menjadi terasingkan dengan operasi militer.

"Kita ini kok berpikir tempur di Papua? Aman? Kan yang tidak aman di gunung, di daerah Papua Tengah, di pegunungan, yang di Selatan dan Utara itu kan marah kalau dibilang bahwa di Papua itu ada pemberontakan, 'Kami tidak memberontak, dan kami nyaman-nyaman saja' gitu," ujar Mahfud.

Skema baru ini akan memetakan wilayah tempur dengan teritorial masyarakat. Wilayah tempur akan dilakukan dengan pendekatan keamanan.

Sementara itu, daerah yang tidak masuk wilayah tempur akan dimaksimalkan pembangunannya. Pembangunan itu akan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan kolaboratif.

  

Namun, tidak semua dana pembangunan langsung diberikan ke kepala daerah di Papua. Pemerintah pusat akan memegang setengah dana yang diberikan untuk pembangunan di Papua.

"Sekarang 1 persen kita drop, tetapi nanti dipertanggungjawabkan sesuai hukum audit keuangan kita. Yang 1,2 persen nanti dikelola oleh pusat tapi khusus untuk Papua," tutur Mahfud.

Kebijakan itu diambil karena banyak dana pembangunan hilang. Mahfud menyebut bahkan dana hilang itu sampai tidak bisa dilacak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mahfud meminta masyarakat dan pemangku kepentingan di Papua tidak berpikir dana akan diambil pemerintah pusat. Dana pembangunan yang ada di tangan pemerintah pusat cuma bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Papua.

"Artinya apa? Program itu untuk rakyat Papua, tetapi dikendalikan oleh pusat. Proposalnya apa? Tempatnya di mana? Dan harus terintegrasi, lembaga dan kementerian harus bekerja bersama," tutur Mahfud.

Mahfud menyebut BPK bisa memantau penggunaan dana bila diatur seperti itu. Dia meyakini tidak akan ada lagi dana pembangunan hilang ke depannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut nantinya Wilayah pembangunan jauh dari operasi militer. Pembangunan diyakini akan membuat Papua maju.

"Operasi teritorial itu nanti kita tidak melakukan pendekatan militer dan kemanan tetapi pendekatan kemasyarakatan, misalnya pendidikan, penggembalaan, lalu pertanian, kesehatan, kita didik mereka," ucap Mahfud.

Penindakan tetap galak

Mahfud menegaskan pendekatan kesejahteraan intensif dialog dengan masyarakat bukan berarti menghilangkan operasi militer untuk membasmi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Operasi militer terus berjalan, namun menyesuaikan kondisi.

"Kita tidak lagi menggunakan operasi tempur sebagai sebuah operasinya, jadi tempur itu melekat dengan sendirinya kalau memang ada, bukan direncanakan," tutur Mahfud.

Pendekatan militer menyesuaikan kondisi diyakini ampuh membuat situasi di Papua kondusif. Pasalnya, operasi militer terlalu ekstrem bila dilakukan terus menerus.

"Karena kalau bicara operasi tempur pikirannya orang bertempur itu kalau tidak dibunuh, membunuh," ucap Mahfud.

Dia juga memastikan penindakan tegas tetap dilakukan. Pemberontak di Papua tetap akan ditangani sesuai hukum yang berlaku.

"Oleh sebab itu tujuannya itu, kalau penegakan hukum kita lakukan penegakan hukum, kalau ada tindakan kekerasan akan ditangani secara seimbang," ucap dia.